Indonesia Memiliki Satgas REDD+ untuk Kurangi Gas Rumah Kaca, Adakah yang Peduli?

Apa yang terjadi dengan hutan di Indonesia tidak sepopuler dinamika politik dan kerusuhan yang kerap muncul di negeri ini. Masyarakat tentu tidak asing dengan nama Satgas Anti Mafia Hukum dan Satgas Antiterorisme, tetapi tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki Satgas yang dibentuk untuk tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca di bumi? Tepatnya bernama Satuan Tugas Pembentukan Kelembagaan REDD+.

REDD singkatan dari Reducing Emition from Deforestation and Forest Degradation, merupakan mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya.

Satgas tersebut dibentuk berangkat dari komitmen Indonesia untuk mengelola dan melindungi hutan, karena hutan memiliki peran yang signifikan menyerap karbondioksida. Karbondioksida dulu memiliki reputasi yang tak seburuk sekarang ini, karena memang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Selain itu juga untuk menjaga suhu bumi pada malam hari dengan menahan sebagian pancaran cahaya matahari. Namun seiring dengan pesatnya industrialisasi, gas ini membuat rata-rata suhu bumi terus meningkat, bahkan puncak terpanas bumi terjadi pada dekade terakhir, tahun 2005 dan 2010.

Pada tahun 2010 terjadi sebuah kesepakatan antara Indonesia dan Kerajaan Norwegia yang tertuang dalam Surat Niat untuk kerjasama mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan atau Letter of Intent on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest.

Untuk implementasinya, presiden Soesilo Bambang Yudhoyono membentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ yang tertuang dalam Kepres No.9 Tahun 2010. Posisinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Ditunjuk sebagai ketua Kuntoro Mangkusubroto.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas REDD+ berwenang untuk: a. Mengoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait. b. Menetapkan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan prioritas, serta memonitor pelaksanaan keputusan terkait implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia. c. Menerima, mengelola, menggunakan dan mengoordinasikan bantuan internasional, baik berupa dana maupun bantuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. d. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia, termasuk menunjuk konsultan maupun institusi keuangan. e. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Dalam Keppres disebutkan pembentukan Satgas REDD+ ditetapkan pada 20 September 2010 dan menyelesaikan tugas paling lambat tanggal 31 Desember 2010 atau dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2011. Apa kabar Satgas itu hari ini? Adakah masyarakat yang peduli sampai dimana perjalanan niat baik penyelamatan bumi ini? (*0)

Depok, 18 Juni 2012.

Nur Laeliyatul Masruroh

Leave a comment

Filed under Conservation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s